LAHIRNYA NEGARA PERSEMAKMURAN AUSTRALIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Australia adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetanggaan dengannya adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara; Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur-laut; dan Selandia Baru di tenggara. Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh Aborigin, yang menggunakan salah satu dari 250 kelompok bahasa.

Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke Benua Australia adalah orang-orang Belanda. Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggirs. Hingga kini, Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris. Setelah ditemukan oleh penjelajah Belanda pada 1606, paro timur Australia diaku sebagai milik Britania pada 1770 dan mulai diduduki sejak penentuan koloni tahanan di New South Wales, yang secara resmi didirikan pada 7 Februari 1788 (meskipun kepemilikan formal baru dinyatakan pada 26 Januari 1788). Populasi bertambah secara statis selama beberapa dasawarsa; benua ini dijelajahi dan setelah itu didirikanlah lima Koloni Mahkota lagi yang berpemerintahan mandiri.

Pada 1 Januari 1901, keenam koloni ini berubah menjadi federasi dan didirikanlah Persemakmuran Australia. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa, yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan negara-negara bagian di daratan utama; yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara ini adalah Canberra, di Teritorial Ibu Kota Australia. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South Wales, dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan utama.

Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan kebebasan sipil dan hak-hak politik. Australia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G-20 ekonomi utama, Negara-Negara Persemakmuran, ANZUS, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

            A. Apa itu commonwealth  atau persemakmuran?

            B. Kapan lahirnya commonwealth australia?

            C. bagaimana system pemerintahan Australia dan susunan kepemerintahannya?

           

1.3 TUJUAN UMUM

            Untuk memenuhi peryaratan  mengikuti mata kuliah ANTROPOLOGI semester 1 di IKIP BUDI UTOMO MALANG. Dibawa bimbingan BAPAK RANGGA, S.HUM,  MA.

BAB II

PEMBAHASAN

LAHIRNYA NEGARA PESEMAKMURAN AUSTRALIA

2.1 Pengertian Pesemamuran.

Commonwealth atau persemakmuran merupakan istilah yang berasal dari abad kelima belas (dari bahasa Inggris commonwealth) yang secara harfiah berarti untuk kebaikan atau kemakmuran bersama. Persemakmuran pada mulanya berarti sebuah negara yang dipimpin untuk kemakmuran bersama dan bukan hanya untuk kemakmuran beberapa orang dari kelas tertentu saja. Pada zaman sekarang istilah ini lebih bermakna umum yang kurang lebih artinya komunitas politik. Macam komunitas yang dimaksud dapat bermacam-macam, bisa berarti:

•Sebuah negara yang didirikan berdasar undang-undang untuk kebaikan rakyat;

•Sebuah federasi negara-negara;

•Sebuah komunitas negara-negara mandiri;

•Sebuah negara republik; atau

•Sebuah negara monarki konstitusional yang demokratis.

Persemakmuran Australia adalah gabungan bekas koloni Inggris di benua Australia dan berkumpul membentuk persemakmuran bersama dengan negara-negara bekas jajahan Inggris. Sistem pemerintahan monarki konstitusional dan mempunyai sistem pemerintahan parlementer. Ratu Elizabeth II adalah Ratu Australia, namun tugasnya sebagai Ratu berbeda dari tugasnya di Britania Raya. Sang Ratu diwakili oleh seorang Gubernur-Jenderal Australia, yang sendiri hanya menggunakan kekuatan eksekutifnya melalui nasehat dari Perdana Menteri. Terdapat tiga cabang pemerintahan:

-Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.

-Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; sang Gubernur-Jenderal dinasehati para penasehat eksekutif, yang terdiri dari perdana menteri dan para menteri. Biasanya Gubernur-Jenderal tidak akan menolak nasehat-nasehat tersebut.

-Kejaksaan: Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.

2.2 LAHIRNYA COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

Munculnya Commonwealth of Australia diawali sejak dikeluarkannya Australian Colonies Govermment Act oleh pemerintah Inggris. Sejak saat itu kemudian Australia terbagi menjadi empat koloni yang saling terpisah, dengan New South Wales sebagai koloni tertua. Namun dalam perkembangnannya pembagian koloni tersebut semakin mengalami pelebaran. Misalnya saja pada tahun 1825, Tasmania dipisahkan dari New South Wales, dan kemudian Australia Barat berdiri sendiri pada tahun 1829, ditambah lagi pada tahun 1836 berdasarkan teori kolonisasi yang rasional, Australia Selatan kemudian muncul ke permukaan. New South Wales kembali semakin mengalami penyempitan sejak Victoria dipisahkan dari New South Wales dengan berdasarkan Undang-undang. Sehingga total koloni yang ada di Australia ada lima. 

            Dalam konteks politik dan sosial, setiap koloni di Australia diberi kebebasan memilih dan menyusun sistem pemerintahan yang dikehendakinya, terkecuali Australia Barat. Namun dari adanya sistem demokrasi tersebut memunculkan beberapa kelemahan dalam kehidupan perpolitikan di Australia, hal tersebut dikarenakan timbulnya kurang terjalinnya kerjasama antar koloni. Sehingga pada tahun 1847, menteri urusan jajahan, Earl Grey, menyampaikan beberapa idenya meliputi pengadaan usaha kerjasama antar koloni meliputi bea ekspor impor, lalu lintas surat-surat pos, dan organisasi transport kepada komisi parlemen Inggris, yaitu Komisi Perdagangan dan Perkebunan.

Gambar : Commonwealth of Australia

Komisi inilah yang kemudian pada tahun 1849 merekomendasikan bahwa sebagai tambahan kepada pembentukan Legislative Council dan sistem pemerintahan menurut kemauannya di masing-masing koloni, hendaknyalah ada Gubernur Jenderal yang mempunyai kekuasaan menghimpun suatu badan yang diberi nama General Assembly of Australia. Pada tahun 1850 rancangan undang-undang pembentukan General Assembly of Australia diserahkan kepada parlemen Inggris. Namun ternyata rancangan undang-undang tersebut ditolak, bahkan kehidupan enam koloni (Queensland memisahkan diri dari New South Wales) menjadi terpisah.

Setiap koloni memiliki sistem pemerintahan yang relatif sama, namun memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Persatuan menjadi hal yang sulit diwujudkan pada saat itu. Namun hal tersebut mulai tumbuh pada tahun 1883, dimana pada saat itu Queensland bertindak atas Irian Timur, karena takut didahului oleh Jerman. Saat itulah seluruh koloni membantu Queensland, sehingga kesadaran akan adanya persatuan mulai tumbuh, demi kekuatan bersama sebagai Australia. Sejak tahun 1850 sampai tahun 1900, Common Inconveniences semakin dirasakan oleh penduduk koloni, terutama jika dilihat dari asal usul ras yang ditambah pula dengan betapa kuatnya Inggris mencegah masuknya kekuasaan Asing ke Australia.

Namun hal tersebut kemudian memunculkan berbagai masalah di kehidupan koloni Australia. Antara lain mengenai masalah imigran Cina. Di Victoria, New South Wales, dan Australia Selatan, imigran Cina diusir dari daerahnya, namun di saat tertentu akhirnya Australia Selatan dan Australia Barat membutuhkan imigran Cina sebagai tenaga kerja pembangunan bagi daerah pedalaman. Hal tersebut tentu saja membuat perwakilan pemerintahan koloni harus mengadakan pertemuan yang disebut dengan intercolonial meeting. Hal tersebut kemudian semakin dipermasalahkan pada tahun 1880-an, perkembangan industri di beberapa daerah seperti Sydney dan Melbourne membuat mereka mulai merambah pasaran luar wilayahnya. Masalah muncul ketika proses ekonomi mereka terhalang oleh ketentuan perekonomian wilayah lain.

Adanya hal tersebut kemudian membuat munculnya suatu organisasi yang disebut sebagai trade union yang menghendaki keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina. Akhirnya diadakanlah intercolonial congress untuk membahas undang-undang atau ketentuan yang seragam mengenai kehidupan tenaga kerja tanpa adanya persatuan antar koloni di Australia. Perkembangan perekonomian tersebut kemudian mendorong adanya perkembangan alat-alat yang bersifat umum seperti rel kereta api, jaringan alat komuntikasi, dsb. Dapat dilihat ketika peristiwa penyambungan antar wilayah koloni, malam sebelum penyambungan rel tersebut dihiasi oleh pesta jamuan makan yang dihadiri oleh kepala pemerintahan kedua koloni. Serta ketika semakin pesatnya kebutuhan alat komunikasi, yang menyebabkan penyambungan jaringan tersebut telah sampai pada antar kota, antar wilayah dan antar ibu kota sehingga Parlemen Inggris menempatkan pemilikan dan pengawasan jasa komunikasi seperti telepon dibawah colonial post office. Kedua hal tersebut ternyata semakin menumbuhkan kesadaran akan adanya rasa saling membutuhkan. Rasa persatuan sebagai Australia pun kemudian terlihat dalam bidang olah raga yang disebut dengan cricket. Pada bidang tersebut Tim Cricket atas nama Australia berhasil memperoleh kemenangan di beberapa pertandingan sehingga seluruh rakyat koloni menyambut kemenangan tersebut secara nasional.

Gambar : Peta Australia

2.4 Munculnya Gerakan Federasi

v  Tahun 1847 dikeluarkan Undang-Undang tentang General Assembly of Australia, yaitu sebuah dewan yang menghimpun seluruh koloni yang ada di Australia yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal. Namun undang-Undang ini tidak diminati karena angoota dewan bukan dari utusan tiap-tiap koloni yang dipilih oleh rakyat melainkan pilihan pemerintah.

v  Henry Parkes, politikus dari New South Wales, dalam intercoloni conferensi mengusulkan pembentukan dominion Australia dengan parlemen dominion. Erl Carrington, Gubernur New Souht wales setuju dengan usul ini, namun gubernur dari koloni lain masih ragu-ragu.

v  Tahun 1891 di Sydney kembali diadakan peretemuan, kali ini membahan model pemerintahan. Parkes ingin model Canada, sementara yang lain lebih condong ke model Amerika.

v  Tahun 1897 di Hobart kembali dilakukan pertemuan, kali ini di pimpin oleh Emund Barton karena Parkes meninggal. Kali ini mencapai kesepakatan:

1.      Akan dibentuk suatu federasi yang bercorak seperti Amerika Serikat.

2.      Akan dibentuk suatu federasi yang tetap mengakui Rtau Inggris sebagai kepala Negara.

3.      Kepala Pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

2.5  Jalannya Referendum

v  Dalam konsep ditetapkan bahwa RUU pembentukan federasi  dapat diterima apabila tidak kurang dari 80.000 suara setuju dari  tiap koloni .

v  Pada tahun 1897, Referendum di NSW gagal menerima RUU karena hanya disetujui  71.000 suara, sedangkan  di koloni lain dapat  menerima RUU karena  suara setuju melebihi  80.000 suara

v  Referendum kedua di NSW  th. 1899 mayoritas penduduk  NSW menerima RUU .

v  1898 kembali dilakukan pertemuan di Melbourne dan berhasil diselesaikan konsep   rancangan Undang-Undang pembentukan federasi, dan dilakukan referendum di tiap-tiap koloni.

2.6  Kebijaksanaan parlemen & pemerintah Inggris berdasarkan  Referendum di tiap  koloni di Austraia

·         1900 mengeluarkan  UU yg disebut  “Australian  Commonwealth  Act

·         Dibentuk kabinet  pertama untuk  Auatralia. Edmund Burton sebagai perdana menteri pertama Australi

·         1 Januari 1901 resmi  Terbentuk Common-wealth of Australia yg  Ditandai pengangkatan Sumpah cabinet

·         COA terdiri  6 neg bagian: NSW, Victoria, SoA, WA,  Queensland, Tasmania. Setiap Neg. bagian punya Pemerintahan  sendiri & menyerahkan sebagian  kekuasaannya ke pusat (fed).

2.7  Susunan Pemerintahan Commonwealth Of Australia

A.     Pemerintahan Negara Bagian (state) disusun ala Inggris:

1.  Gubernur sbg kep. Negara, mrpk wakil gub. Jend. yg mrpk kep. Negara seluruh Australia.

2. Kabinet neg. bagian diketuai oleh Premier. Ketua kabinet federal disebut Prime Minister

3.       Parlemen terdiri dua kamar, yaitu upper house dan lower house.

B.      Pemerintahan pusat disusun ala Amerika:

.      Gubernur Jenderal sebagai  kepala negara yg memegang kedaulatan Australia.

.      Kabinet terdiri 12 org yg diketua oleh Prime minister

.      Parlemen pusat terdiri dari 2 bagian:

a.  Senat (mewakili tiap negara bagian, mulanya 6 wakil menjadi 10 wakil;

b. House of represetative, wakil dr seluruh rakyat yang tiap negara. bagian  wakilnya sesuai dgn komposisi jumlah penduduk.

2.8 SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA

1. Sistem Politik

Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi ketika enam bekas koloni Inggris, sekarang adalah keenam negara bagian Australia setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia.

2. Konstitusi 

Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan legistalif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat. Konstitusional Australia 

Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi / UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.  

3. Gubernur Jenderal dan Kepala Negara Bagian.

Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing.

4. Pemerintahan Persemakmuran / Federasi atau Pemerintah Pusat 

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.

5. Pemerintah Negara Bagian dan Teritori 

Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri yang dapat diamandemen parlemen setempat tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian.

Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.

6. Pemerintah Lokal 

Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggungjawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggungjawab pemerintah lokal secara khusus meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.  

7. Hubungan antara Pemerintahan Federal dan Negara Bagian 

Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.

                                                                                                  

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pada 1 Januari 1901, keenam koloni ini berubah menjadi federasi dan didirikanlah Persemakmuran Australia. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa, yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan negara-negara bagian di daratan utama; yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara ini adalah Canberra, di Teritorial Ibu Kota Australia. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South Wales, dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan utama. Pada tahun 1913 Canberra ditetapkan sebagai ibu kota Australia. Benua Australia merupakan negara berbentuk serikat dan sebagai negara persemakmuran (commonwealth) Inggris. Ratu Inggris diwakili oleh Gubernur Jenderal. Dengan system pemerintaan parlementer namun, pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Australia juga dikenal atau dijuluki Negeri Kanguru.

3.2. SARAN

            Semoga dengan penyelesaian dari makalah ini dapat mebantu kita mahasiswa untuk menambah wawasan kita tentang sejarah dunia khususnya menyangkut makalah yang saya buat. saya minta maaf jika dalam proses penyelesaian begitu banyak kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

http//: www.anneahira.com/bendera-australia.htm

http//:  pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/09/commonwealth-of-australia.html

http//:  id.wikipedia.org/wiki/Negara-Negara_Persemakmuran

http//: ml.scribd.com/doc/78921600/Sejarah-Australia

REBA MANGGARAI